Memuat berita

Zulhas Dorong Kader Gerindra Jadi Cawapres Pengganti Gibran, PAN Tegaskan Tak Ajukan Nama Sendiri

14 November 2026
7

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menyampaikan sikap politik partainya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Zulhas secara terbuka mendorong agar sosok pengganti Gibran berasal dari kader Partai Gerindra. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah pembahasan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai figur yang akan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia. Pernyataan Zulhas disampaikan setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung ketika dinamika politik nasional tengah berkembang menyusul proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah mulai membicarakan kemungkinan nama yang akan diusulkan untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan bahwa PAN tidak akan mengusulkan kader internalnya untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden. Sikap tersebut menunjukkan bahwa partainya memilih memberikan ruang kepada partai lain dalam pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran, khususnya kader dari Partai Gerindra. Zulhas justru mendorong agar kader Gerindra mendapatkan kesempatan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Menurut sikap politik yang disampaikannya, posisi tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan peran partai yang dipimpin Prabowo dalam pemerintahan. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada dalam mekanisme politik dan konstitusional yang berlaku.

Sikap PAN ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam komunikasi antarpartai koalisi. Pasalnya, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menyangkut pemilihan figur, tetapi juga berkaitan dengan hubungan politik dan pembagian peran di antara kekuatan yang mendukung pemerintahan Prabowo. Dalam pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi, Prabowo disebut memberikan waktu selama satu minggu kepada masing-masing partai untuk membahas dan mengusulkan nama calon Wakil Presiden. Tenggat tersebut menjadi kesempatan bagi partai-partai politik untuk melakukan komunikasi internal maupun koordinasi dengan sesama anggota koalisi sebelum menyampaikan pandangan mereka.

Waktu satu minggu yang diberikan Prabowo diperkirakan menjadi periode penting dalam menentukan arah pembahasan bursa calon Wakil Presiden. Setiap partai memiliki kesempatan menyampaikan pertimbangan mengenai figur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan dinamika politik nasional. Hasil pembahasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengambil langkah kelembagaan dengan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Permintaan tersebut menjadi bagian dari tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Dengan demikian, partai-partai politik dapat menyampaikan aspirasi dan pertimbangan, tetapi penentuan dua nama yang diajukan kepada MPR merupakan kewenangan Presiden. Sebelum memasuki tahap pemilihan, kedua calon yang diajukan Presiden akan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi persyaratan. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kandidat memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Setelah itu, MPR akan melaksanakan pemilihan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

Dorongan Zulhas agar kader Gerindra menjadi pengganti Gibran juga memunculkan perhatian terhadap kemungkinan konfigurasi politik di lingkungan koalisi pemerintahan. Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo memiliki posisi penting dalam pemerintahan saat ini. Namun, dukungan PAN terhadap kader Gerindra tidak otomatis menentukan siapa yang nantinya akan terpilih sebagai Wakil Presiden. Di sisi lain, sejumlah nama tokoh nasional masih menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Nama-nama seperti Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, hingga sejumlah pejabat pemerintahan lainnya sempat muncul dalam berbagai spekulasi. Meski demikian, seluruh nama tersebut belum dapat dianggap sebagai calon resmi sebelum Presiden menyampaikan usulan kepada MPR.

Sikap PAN yang tidak mengajukan kader sendiri juga memperlihatkan bahwa komunikasi politik di antara partai koalisi masih terus berlangsung. Setiap partai memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-masing, tetapi pembahasan mengenai pengganti Wakil Presiden tetap harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan kepatuhan terhadap aturan konstitusi. Publik kini menantikan hasil pembahasan selama satu minggu yang diberikan Presiden Prabowo kepada partai-partai koalisi. Perhatian juga tertuju pada keputusan Gerindra mengenai kemungkinan kader yang akan didorong serta respons partai-partai lain terhadap usulan Zulhas. Dinamika tersebut diperkirakan akan terus berkembang seiring mendekatnya tahapan pengajuan dua nama calon kepada MPR.

Tag

Memuat tag berita...