Memuat berita

Foto Gibran Mulai Dicopot dari Gedung Pemerintahan di Berbagai Daerah Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

14 November 2026
7

Foto Gibran Rakabuming Raka mulai dicopot dari sejumlah gedung pemerintahan setelah dirinya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Pencopotan tersebut terpantau di berbagai daerah dan instansi pemerintahan, mulai dari kantor gubernur, gedung kementerian, hingga sejumlah kantor DPRD. Perubahan tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi hanya sehari setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Sejumlah dokumentasi yang beredar memperlihatkan foto resmi Gibran yang sebelumnya dipajang berdampingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto mulai diturunkan dari dinding kantor pemerintahan. Langkah tersebut menandai adanya perubahan tampilan administrasi dan simbol kenegaraan di sejumlah instansi setelah munculnya pengunduran diri Gibran.

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur. Gedung yang menjadi salah satu pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Jawa Timur tersebut dilaporkan turut melakukan pencopotan foto Gibran dari area yang sebelumnya digunakan untuk memajang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden. Pencopotan serupa juga terpantau di Pendopo Kantor Gubernur Banten. Foto Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari pajangan resmi pemerintahan mulai tidak terlihat setelah kabar pengunduran dirinya mencuat. Perubahan tersebut semakin memperlihatkan dampak dari dinamika politik nasional terhadap lingkungan instansi pemerintahan daerah.

Tidak hanya di kantor pemerintahan tingkat provinsi, pencopotan foto Gibran juga dilaporkan terjadi di sejumlah gedung kementerian. Perubahan tersebut menjadi perhatian karena foto Presiden dan Wakil Presiden selama ini menjadi bagian dari identitas visual resmi yang lazim dipasang di ruang kerja maupun ruang pelayanan pemerintahan. Sejumlah kantor DPRD di berbagai wilayah juga disebut melakukan langkah serupa. Pencopotan foto tersebut berlangsung setelah muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Kondisi ini memunculkan berbagai respons masyarakat yang mengikuti perkembangan politik nasional.

Momentum pencopotan foto tersebut tidak dapat dilepaskan dari peristiwa pada Kamis (12/11/2026), ketika Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pengunduran diri Gibran kemudian menjadi perhatian luas karena jabatan wakil presiden merupakan salah satu posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan status jabatan tersebut membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk penggunaan foto resmi pejabat negara di lingkungan instansi pemerintah.

Pencopotan foto Gibran juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyesuaian atribut kenegaraan setelah terjadi perubahan pada jabatan presiden maupun wakil presiden. Setiap instansi pemerintah perlu memastikan bahwa pemasangan foto pejabat negara mengikuti ketentuan dan perkembangan status resmi jabatan yang berlaku. Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat turut memperbincangkan pencopotan foto Gibran melalui berbagai platform media sosial. Sebagian warganet mengaitkan tindakan tersebut dengan proses administrasi pemerintahan, sementara lainnya menyoroti kecepatan sejumlah instansi dalam melakukan penyesuaian setelah pengunduran diri diumumkan.

Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana perkembangan politik di tingkat pusat dapat berdampak langsung terhadap aktivitas administrasi di daerah. Kantor gubernur, kementerian, dan lembaga legislatif daerah menjadi bagian dari institusi yang perlu menyesuaikan berbagai atribut resmi ketika terjadi perubahan jabatan kenegaraan. Sementara itu, posisi Wakil Presiden memiliki peran penting dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan personal maupun politik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan fungsi pemerintahan dan proses pengisian jabatan yang kosong.

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong juga menjadi perhatian berbagai pihak. Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Mekanisme konstitusional tersebut menjadi landasan dalam menentukan langkah selanjutnya. Di sisi lain, pencopotan foto Gibran di berbagai gedung pemerintahan menjadi salah satu perkembangan yang paling mudah terlihat oleh masyarakat setelah kabar pengunduran dirinya. Perubahan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana simbol-simbol resmi pemerintahan dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan status pejabat negara.

Tag

Memuat tag berita...