Memuat berita

Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Saat Prabowo ke Luar Negeri, Meski Kursi Wakil Presiden Kosong Usai Gibran Mundur

13 November 2026
12

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan roda pemerintahan Indonesia tetap berjalan normal meskipun jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masih kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Kepastian tersebut disampaikan menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14 hingga 16 November 2026. Menurut Yusril, keberangkatan Prabowo ke luar negeri tidak akan menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pengambilan keputusan strategis negara. Ia menegaskan bahwa Presiden tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, termasuk memberikan arahan dan instruksi kepada jajaran kabinet meskipun sedang berada di luar wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran mengenai kondisi pemerintahan setelah posisi Wakil Presiden kosong. Situasi ini menjadi perhatian karena Indonesia tengah menghadapi proses konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran, sementara Presiden Prabowo dijadwalkan menjalankan agenda kenegaraan di luar negeri dalam waktu dekat. Yusril menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden membutuhkan sejumlah tahapan administratif dan konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus terlebih dahulu mempersiapkan mekanisme rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan sebelum meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Menurutnya, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan seluruh proses tersebut. Tahapannya mencakup persiapan rapat, penyampaian pernyataan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, serta pengiriman surat resmi kepada Presiden agar mengusulkan dua kandidat pengganti.

"Kemudian presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini dan diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," kata Yusril.

Pemerintah berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Dengan demikian, kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia tidak berlangsung terlalu lama dan mekanisme ketatanegaraan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait pelaksanaan pemerintahan selama Prabowo berada di luar negeri, Yusril menegaskan bahwa tidak terdapat persoalan hukum yang mengharuskan mekanisme pemerintahan khusus diberlakukan. Menurutnya, Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ia juga secara tegas menyatakan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menyebabkan mekanisme triumvirat berlaku. Mekanisme tersebut memiliki ketentuan tersendiri yang hanya dapat diterapkan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya serta Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan juga menghadapi kondisi sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari manapun meskipun berada di luar negeri. Karena wakil presiden kalaupun ada di dalam negeri dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," lanjut Yusril.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Yusril bahwa keberadaan Wakil Presiden bukan berarti terdapat dua pusat kekuasaan pemerintahan yang berdiri sendiri. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menjalankan kewenangan tertentu apabila diberikan penugasan oleh Presiden. Yusril juga menyoroti perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan Presiden tetap menjalankan koordinasi pemerintahan dari berbagai negara. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat jarak geografis tidak lagi menjadi hambatan bagi kepala negara untuk memberikan instruksi kepada para menteri maupun pejabat pemerintahan.

"Apalagi sekarang Presiden kan dekat saja ke mana-mana, apalagi sekarang komunikasi begitu canggih. Tidak masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," ungkapnya.

Dengan kemampuan komunikasi tersebut, Prabowo tetap dapat memantau perkembangan situasi nasional, menerima laporan dari para menteri, serta mengambil keputusan yang diperlukan selama menjalankan agenda kunjungan luar negeri. Koordinasi antara Presiden dan jajaran kabinet pun diharapkan tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional. MPR, Presiden, serta lembaga negara terkait diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara terkoordinasi agar pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan Yusril sekaligus memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak melihat rencana perjalanan luar negeri Prabowo sebagai hambatan dalam menjalankan tugas kenegaraan, meskipun kursi Wakil Presiden masih kosong. Kini, perhatian publik tertuju pada agenda kunjungan Presiden pada 14-16 November 2026 serta perkembangan proses konstitusional di MPR untuk menentukan dua calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Tag

Memuat tag berita...