Memuat berita

Prabowo Ingin 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Buka Opsi Penguasaan Saham Perusahaan

16 November 2026
8

Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara memperoleh bagian lebih besar dari hasil pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Ia mengarahkan agar minimal 70 persen hasil dari kegiatan usaha tambang dapat dinikmati negara, sementara keterlibatan perusahaan swasta maupun investor nonnegara tetap dimungkinkan.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dan meminta jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memperhatikan besarnya manfaat ekonomi yang diterima negara dari aktivitas pertambangan.

Prabowo menegaskan bahwa porsi minimal 70 persen harus menjadi bagian yang dinikmati negara. Ia juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan untuk memastikan penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Menurut Prabowo, investasi dari perusahaan nonnegara di sektor pertambangan tetap dapat berjalan. Namun, keberadaan investor tersebut tidak boleh membuat sebagian besar keuntungan dari kekayaan alam Indonesia justru dinikmati pihak di luar kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperbesar manfaat ekonomi sektor pertambangan bagi Indonesia. Dengan demikian, kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada investasi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga harus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo mengaitkan arahan tersebut dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan konstitusi itu menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pandangan pemerintah, prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Negara diharapkan memiliki kendali yang kuat agar pemanfaatan kekayaan tambang dapat memberikan hasil optimal bagi kepentingan nasional.

Meski demikian, arahan Prabowo tersebut saat ini masih berupa pernyataan kebijakan dari Presiden. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai aturan teknis yang akan digunakan untuk menerapkan target minimal 70 persen, termasuk apakah porsi tersebut dihitung berdasarkan keuntungan, penerimaan negara, atau skema pembagian hasil lainnya.

Mekanisme terkait kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan juga belum dirinci. Belum dijelaskan apakah kebijakan tersebut akan diterapkan melalui perubahan ketentuan perizinan, penyesuaian kerja sama investasi, pengaturan kepemilikan saham, atau instrumen kebijakan lainnya.

Dengan demikian, implementasi arahan tersebut masih menunggu penjelasan dan tindak lanjut dari kementerian terkait. Kejelasan mengenai skema pembagian hasil, kepemilikan saham, serta kepastian hukum bagi investor akan menjadi bagian penting dalam penerjemahan arahan Presiden ke dalam kebijakan konkret di sektor pertambangan.

Tag

Memuat tag berita...