Memuat berita

Yusril Siap Periksa Seluruh Dokumen Cawapres Pengganti Gibran, Tak Ingin Polemik Ijazah Terulang

14 November 2026
7

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi bakal calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh persyaratan calon terpenuhi secara menyeluruh dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Yusril menegaskan bahwa pemeriksaan dokumen harus dilakukan secara teliti apabila dirinya diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut. Menurutnya, setiap persyaratan calon pejabat negara perlu diverifikasi satu per satu agar tidak ada dokumen yang terlewat ataupun menimbulkan polemik setelah proses pencalonan berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menanggapi pembahasan mengenai kemungkinan keterlibatannya dalam pemeriksaan persyaratan administrasi calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril.

Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya polemik mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang berkaitan dengan Gibran. Persoalan administrasi pendidikan tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai proses verifikasi dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Yusril menilai pengalaman dari polemik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berikutnya. Pemeriksaan administrasi yang menyeluruh diharapkan mampu memberikan kepastian sejak awal sehingga tidak muncul persoalan serupa setelah seorang calon terpilih dan menjalankan tugas kenegaraan.

Menurut Yusril, kelengkapan dokumen merupakan bagian penting dalam proses pencalonan pejabat negara. Setiap persyaratan harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk keabsahan dokumen, kesesuaian data, serta pemenuhan persyaratan formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain menyoroti pemeriksaan dokumen, Yusril juga menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan sepihak. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dijalankan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam proses penentuan pengganti Wakil Presiden apabila jabatan tersebut benar-benar dinyatakan kosong sesuai prosedur hukum. Dengan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses melalui tahapan pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. Proses ini harus dilaksanakan secara tertib agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat.

Keterlibatan Yusril dalam pemeriksaan administrasi, apabila diberikan mandat, dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memastikan persyaratan calon telah diperiksa sebelum memasuki tahapan pemilihan. Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap calon memiliki kepastian mengenai status administrasinya. Polemik dokumen pendidikan Gibran juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam proses pencalonan pejabat publik. Dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kejelasan mengenai dasar pemenuhan persyaratan setiap calon.

Di sisi lain, pemeriksaan dokumen tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Proses verifikasi harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan standar yang sama terhadap seluruh calon tanpa membedakan latar belakang politik maupun kedudukan seseorang. Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses ketatanegaraan. Pernyataan Yusril menjadi sinyal bahwa persoalan kelengkapan dokumen calon pejabat negara perlu mendapatkan perhatian serius. Pengalaman polemik yang melibatkan dokumen ijazah Gibran diharapkan menjadi momentum pembenahan sistem verifikasi administrasi. Dengan pemeriksaan yang transparan, teliti, dan sesuai peraturan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden berikutnya diharapkan berjalan lebih tertib serta memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Tag

Memuat tag berita...