Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap ijazah atas nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam menangani perkara terkait polemik dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium kini telah dituangkan secara resmi dalam berita acara penyidikan. Kepolisian memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan melalui prosedur forensik yang berlaku. Hasil pengujian yang dilakukan Puslabfor Polri kemudian menjadi salah satu bagian dari kelengkapan administrasi dan pembuktian dalam berkas perkara yang sedang ditangani penyidik Polda Metro Jaya.
Informasi mengenai pemeriksaan tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian melalui keterangan resmi di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Polri menegaskan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Trunoyudo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap ijazah atas nama Joko Widodo telah dilakukan oleh Puslabfor Polri. Hasil pengujian tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
"Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional," ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta (12/11/2026).
Istilah pro justitia dalam proses tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan menjadi bagian dari proses penyidikan. Dengan demikian, hasil pengujian laboratorium tidak hanya menjadi catatan teknis, tetapi juga dituangkan dalam dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bagian dari kelengkapan berkas perkara. Pemeriksaan forensik terhadap dokumen merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyidikan ketika terdapat persoalan yang berkaitan dengan keaslian atau karakteristik suatu dokumen. Melalui pemeriksaan laboratorium, penyidik dapat memperoleh hasil analisis berdasarkan metode ilmiah yang kemudian digunakan untuk mendukung proses pembuktian.
Dalam pemeriksaan dokumen, aspek yang dapat dianalisis secara forensik antara lain karakteristik fisik, bahan kertas, tinta, pola pencetakan, serta berbagai unsur lain yang relevan dengan kebutuhan penyidikan. Namun, hasil pemeriksaan secara spesifik terhadap ijazah Joko Widodo belum diuraikan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan kepolisian tersebut. Polri juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai bagian dari berkas perkara. Langkah ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara telah memasuki tahapan koordinasi antara penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan untuk meneliti kelengkapan hasil penyidikan.
Pelimpahan hasil pemeriksaan kepada jaksa menjadi tahapan penting karena jaksa memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara, baik dari aspek formil maupun materiil. Apabila masih ditemukan kekurangan, jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses tersebut, hasil pemeriksaan Puslabfor berpotensi menjadi salah satu alat bukti atau bahan pendukung pembuktian yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum. Kekuatan pembuktiannya nantinya bergantung pada relevansi, keabsahan, serta keterkaitannya dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam proses penanganan perkara.
Polemik mengenai ijazah Joko Widodo sendiri telah menjadi perhatian luas masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Persoalan tersebut memunculkan berbagai perdebatan, termasuk mengenai keaslian dokumen pendidikan, prosedur administrasi, serta pentingnya pembuktian melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah berbagai pendapat yang berkembang, pemeriksaan laboratorium oleh institusi kepolisian menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan hasil pengujian ilmiah. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan, dugaan, dan hasil pemeriksaan resmi yang telah disampaikan melalui proses hukum.
Meski demikian, pernyataan Polri mengenai selesainya pemeriksaan forensik dan pelimpahan hasilnya kepada jaksa belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh substansi hasil pengujian kepada publik. Rincian mengenai kesimpulan laboratorium, metode pemeriksaan, serta penilaian jaksa terhadap dokumen tersebut masih perlu diperhatikan dalam perkembangan penanganan perkara selanjutnya. Perkembangan ini kembali menempatkan polemik ijazah Joko Widodo dalam perhatian publik. Masyarakat kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Puslabfor Polri serta tindak lanjut kejaksaan terhadap berkas perkara yang telah diterima. Pada akhirnya, seluruh persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan bukti yang sah, bukan sekadar opini maupun spekulasi yang berkembang di ruang publik.