Purbaya Yudhi Sadewa Berencana Pangkas Anggaran MBG di Bawah Rp200 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana kembali melakukan efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Purbaya menilai anggaran program tersebut masih dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang digelar di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

“Saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” kata Purbaya.

Rencana efisiensi tersebut melanjutkan langkah pemerintah yang sebelumnya telah beberapa kali menyesuaikan anggaran MBG. Pada awalnya, anggaran program tersebut untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut kemudian diefisienkan secara bertahap menjadi Rp268 triliun hingga kembali ditekan menjadi Rp229 triliun. Kini, Kementerian Keuangan melihat masih terdapat ruang untuk melakukan efisiensi lebih lanjut. Purbaya menyebut pembicaraan dengan Kepala BGN menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah bahwa anggaran MBG dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas program.

Efisiensi juga tidak hanya akan dilakukan terhadap anggaran MBG tahun berjalan. Pemerintah berencana menerapkan pendekatan serupa pada anggaran program tersebut untuk tahun depan. Untuk 2027, anggaran MBG sebelumnya dialokasikan sebesar Rp240 triliun. Purbaya meyakini angka tersebut masih dapat ditekan melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi. “Tahun depan juga dianggarkan Rp240 triliun tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensinya dan pemakaian teknologi,” tuturnya.

Menurut Purbaya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi manfaat maupun kualitas makanan yang diterima masyarakat. Pemerintah justru berupaya mencari cara agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Salah satu strategi yang didorong adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pengawasan program. Teknologi diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan akurasi pendataan, distribusi, serta pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, Kementerian Keuangan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pegawai Kemenkeu ditugaskan untuk ikut memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang berperan dalam penyediaan makanan dalam program MBG.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan pelaksanaan program berjalan secara efisien. Langkah pengawasan juga menjadi penting karena program MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang besar serta melibatkan banyak pihak dalam rantai penyediaan dan distribusi makanan. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Purbaya optimistis efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan utama MBG. Pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas program sekaligus mengurangi potensi pemborosan dalam proses pelaksanaannya. Jika rencana tersebut terealisasi, anggaran MBG tahun ini berpotensi turun dari Rp229 triliun menjadi di bawah Rp200 triliun. Sementara untuk 2027, anggaran yang semula dipatok Rp240 triliun juga berpeluang mengalami penyesuaian.

Pemerintah kini tengah mencari formula terbaik agar efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. Penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi menjadi dua instrumen yang diharapkan mampu mendukung tujuan tersebut. Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan program berjalan dalam skala besar, tetapi juga menjaga efektivitas, transparansi, serta kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.