Memuat berita

Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Politik di Istana Bogor Hari Ini, Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran?

13 November 2026
13

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di tengah kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tersebut langsung menjadi perhatian publik. Agenda ini dinilai penting karena menyangkut komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah, terutama terkait proses penentuan calon pengganti Gibran. Kepastian mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Saat dikonfirmasi mengenai kabar bahwa Prabowo akan mengumpulkan para pimpinan partai politik, Herman membenarkan agenda tersebut. Meski demikian, ia belum memberikan penjelasan terperinci mengenai pembahasan yang akan dilakukan dalam pertemuan itu.

"Benar," kata Herman Khaeron saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026).

Konfirmasi serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas. Ia membenarkan adanya rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan para ketua umum partai politik. Namun, Zulhas belum bersedia mengungkapkan secara terperinci materi pembicaraan maupun keputusan yang kemungkinan akan dihasilkan dalam agenda tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah laporan media, pertemuan para pimpinan partai politik itu dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 16.00 WIB. Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf juga telah mengonfirmasi rencana kehadirannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyampaikan bahwa Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan turut menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena berlangsung hanya sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI. Pengunduran diri tersebut membuat posisi orang nomor dua di Indonesia mengalami kekosongan dan mengharuskan pemerintah menjalankan mekanisme konstitusional untuk menentukan penggantinya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah mengungkapkan bahwa Prabowo berencana melakukan konsultasi dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Konsultasi tersebut berkaitan dengan proses penentuan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR. Dalam prosesnya, Prabowo dapat meminta masukan dan melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik pendukung pemerintah sebelum menetapkan nama-nama calon tersebut. Yusril menjelaskan bahwa langkah konsultasi dengan partai koalisi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu, komunikasi politik antara Presiden dan pimpinan partai dinilai menjadi salah satu bagian yang dapat ditempuh dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden tetap berada di tangan Presiden. Artinya, pertemuan dengan para ketua umum partai politik tidak serta-merta menjadi forum penetapan kandidat secara langsung, melainkan dapat menjadi ruang konsultasi dan pertukaran pandangan sebelum Presiden mengambil keputusan. Dalam keterangannya sebelumnya, Yusril juga menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan sinyal akan berbicara dengan partai-partai koalisi. Namun, pada saat itu, ia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pembicaraan tersebut akan dilaksanakan. Rencana pertemuan pada Jumat ini kemudian menjadi perkembangan terbaru dari proses komunikasi politik tersebut.

Di sisi lain, MPR memiliki tugas penting dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden melibatkan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sesuai aturan konstitusi. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama kandidat, kemudian MPR melakukan proses pemilihan melalui mekanisme persidangan. Seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan pengisian jabatan berlangsung secara sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Hingga menjelang pertemuan, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Prabowo sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Sejumlah nama mungkin berkembang dalam spekulasi politik, tetapi belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi sebelum diumumkan langsung oleh Presiden. Pertemuan di Istana Bogor juga berlangsung ketika pemerintah dan MPR tengah mempersiapkan tahapan administratif serta konstitusional terkait pengisian jabatan tersebut. Karena itu, hasil komunikasi antara Presiden dan pimpinan partai politik berpotensi menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses pergantian Wakil Presiden, meskipun keputusan akhirnya tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Kini, perhatian publik tertuju pada pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik di Istana Bogor. Masyarakat menantikan apakah agenda tersebut akan menghasilkan kesepahaman mengenai kriteria calon Wakil Presiden, memunculkan pembicaraan mengenai sejumlah kandidat, atau sekadar menjadi konsultasi awal sebelum Presiden menyerahkan dua nama kepada MPR. Yang pasti, proses penentuan pengganti Gibran akan menjadi salah satu agenda politik nasional yang terus disorot dalam beberapa pekan mendatang.

Tag

Memuat tag berita...