Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka akan dipercepat. Rapat Paripurna MPR yang membahas pemilihan orang nomor dua di Indonesia tersebut direncanakan berlangsung sebelum 5 Desember 2026. Percepatan ini dilakukan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama dan proses pergantian kepemimpinan dapat segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Bambang yang akrab disapa Bambang Pacul menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan rapat paripurna telah menjadi pembahasan di tingkat pimpinan MPR bersama Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan komunikasi tersebut, pelaksanaan sidang diperkirakan berlangsung dalam rentang waktu 23 November hingga 4 Desember 2026.
Menurut Bambang, pembahasan mengenai jadwal tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara lembaga legislatif dan Presiden untuk memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan. MPR memiliki peran penting dalam proses pemilihan, tetapi tahapan awal tetap bergantung pada usulan yang disampaikan oleh Presiden. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan kepada MPR. Kedua nama tersebut menjadi syarat utama agar lembaga tertinggi negara itu dapat melaksanakan proses pemilihan melalui rapat paripurna.
"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," kata Bambang Wuryanto.
Pernyataan Bambang tersebut memperjelas bahwa proses pemilihan Wakil Presiden tidak dapat berjalan hanya berdasarkan keputusan internal MPR. Presiden terlebih dahulu harus menyerahkan dua kandidat resmi sebagai calon pengganti Gibran. Setelah itu, MPR akan memproses kedua nama tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Kewenangan Presiden dalam mengajukan dua nama calon Wakil Presiden menjadi tahapan yang sangat menentukan. Prabowo memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan kandidat, termasuk kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan calon dalam membantu menjalankan tugas kenegaraan.
Sementara itu, MPR akan mempersiapkan agenda persidangan setelah menerima usulan resmi dari Presiden. Persiapan tersebut mencakup koordinasi antarpimpinan fraksi dan kelompok anggota, penjadwalan sidang, serta berbagai kebutuhan administratif yang diperlukan untuk memastikan pemilihan berlangsung sesuai tata tertib lembaga. Percepatan jadwal rapat paripurna ini juga menjadi perhatian karena posisi Wakil Presiden memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Meskipun Presiden tetap menjalankan kekuasaan pemerintahan, keberadaan Wakil Presiden dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas kenegaraan serta menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyampaikan keputusan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan setelah melalui pertimbangan panjang dan kemudian ditindaklanjuti melalui penyampaian surat kepada pimpinan MPR RI. Pengunduran diri Gibran memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan. Namun, konstitusi Indonesia telah mengatur prosedur khusus apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden sebelum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Dengan adanya ketentuan tersebut, proses pemilihan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Presiden harus terlebih dahulu mengajukan dua nama, kemudian MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih salah satu kandidat melalui mekanisme persidangan yang sah.
Hingga kini, dua nama calon pengganti Gibran belum diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Situasi tersebut membuat berbagai kalangan mulai menantikan siapa tokoh yang akan dipercaya menjadi kandidat Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029. Sejumlah nama mungkin berkembang dalam pembicaraan politik maupun spekulasi publik. Namun, keputusan mengenai kandidat tetap berada di tangan Presiden dan baru dapat dipastikan setelah disampaikan secara resmi kepada MPR. Karena itu, seluruh pihak diminta menunggu proses konstitusional tanpa mendahului keputusan yang belum diumumkan.
Percepatan Rapat Paripurna MPR pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026 menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Kini, perhatian publik tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto yang memegang kewenangan mengajukan dua calon, serta MPR yang akan menentukan Wakil Presiden berikutnya. Proses tersebut diharapkan berlangsung transparan, demokratis, dan sesuai amanat konstitusi demi menjaga kesinambungan pemerintahan Indonesia.