Mensesneg Bantah Haji Isam Jadi Koordinator Penanganan Karhutla Kalimantan

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk pemerintah sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Prasetyo menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam untuk menduduki posisi tersebut. Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait keterlibatan pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut dalam penanganan karhutla.

“Tidak ada, tidak benar itu,” ujar Prasetyo saat ditemui wartawan di sela acara akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah memang membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut membantu penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti pemerintah memberikan kewenangan atau menunjuk pihak tertentu sebagai koordinator utama penanganan karhutla.

“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya, tetapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan penanganan karhutla di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera dan Kalimantan, membutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah tidak hanya mengandalkan aparat dan lembaga pemerintah, tetapi juga mendorong kontribusi dari berbagai unsur masyarakat maupun pihak swasta. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat dilakukan dalam bentuk dukungan terhadap upaya pemadaman, pencegahan, maupun penanganan dampak karhutla di wilayah terdampak.

Meski demikian, koordinasi penanganan bencana tetap berada pada pemerintah dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing. Karena itu, Prasetyo menekankan bahwa kabar mengenai penunjukan Haji Isam sebagai koordinator karhutla di Kalimantan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penegasan tersebut sekaligus memperjelas posisi pemerintah di tengah meningkatnya perhatian terhadap karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan saat ini menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan respons cepat karena tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani karhutla, termasuk personel TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga unsur masyarakat. Dukungan dari udara juga dilakukan di sejumlah daerah dengan mengerahkan pesawat dan helikopter untuk membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus meminta masyarakat dan berbagai pihak ikut berperan dalam mencegah munculnya titik api baru. Salah satu upaya penting adalah menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasalnya, api yang awalnya digunakan untuk membersihkan lahan dapat dengan cepat merambat ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang. Jika tidak segera ditangani, kebakaran dapat meluas dan menghasilkan kepulan asap yang berdampak hingga ke wilayah lain.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap titik panas di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani. Dengan demikian, meski pemerintah mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi dalam penanganan karhutla, tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan, sebagaimana ditegaskan Mensesneg Prasetyo Hadi.