Foto: TVoneNews/Syifa Aulia
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa maraknya kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Menurut Sudaryono, sekitar 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP dalam pengelolaan makanan. Pelanggaran tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penyimpanan hingga proses penyajian makanan kepada penerima manfaat.
Sudaryono menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kualitas bahan makanan, tetapi juga bagaimana makanan dikelola setelah selesai dimasak hingga didistribusikan kepada penerima. Ia mengatakan masih terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memahami maupun menerapkan SOP secara tepat.
“Beberapa kasus sebabnya
adalah karena tidak paham SOP. SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya
kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil
dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia
masak lagi,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, kapasitas dapur menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG. Dapur yang memiliki kapasitas produksi terbatas seharusnya tidak diberikan beban produksi melebihi kemampuan pengolahan dan penyimpanan makanan.
Sudaryono memberikan gambaran mengenai persoalan yang ditemukan di lapangan. Ketika sebuah dapur memiliki kapasitas terbatas tetapi harus menyediakan makanan dalam jumlah besar, proses memasak dapat dilakukan lebih awal dan makanan kemudian dibiarkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Situasi tersebut dinilai berisiko apabila proses penyimpanan tidak dilakukan sesuai ketentuan. Terlebih, makanan yang telah dimasak membutuhkan penanganan yang tepat agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga sampai dikonsumsi penerima manfaat.
Selain kapasitas dapur, pengelolaan waktu antara proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi juga menjadi bagian penting dari SOP. BGN menilai seluruh tahapan tersebut harus berjalan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan kesehatan akibat makanan.
Pernyataan Sudaryono menunjukkan bahwa BGN masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh SPPG memahami dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Program MBG melibatkan banyak dapur dan melayani penerima manfaat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat standar keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Kesalahan pada satu tahapan saja berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap SOP tidak hanya diperlukan bagi pengelola SPPG, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dan distribusi makanan. Pengawasan juga menjadi penting untuk memastikan aturan tidak hanya tertulis dalam pedoman, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Maraknya laporan dugaan keracunan setelah konsumsi MBG menjadi perhatian serius karena program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang luas, termasuk anak-anak sekolah. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi agar penyebabnya dapat diketahui dan kejadian serupa tidak kembali terulang. BGN kini menyoroti kepatuhan terhadap SOP sebagai salah satu aspek utama yang perlu diperbaiki. Evaluasi terhadap kapasitas dapur, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi menjadi bagian penting untuk meningkatkan keamanan makanan.
Sudaryono menegaskan bahwa persoalan kapasitas harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Jangan sampai dapur dengan kemampuan produksi terbatas diberikan tanggung jawab menyediakan makanan dalam jumlah yang melebihi kapasitasnya. Dengan penerapan SOP yang lebih disiplin dan pengawasan yang diperketat, BGN diharapkan dapat menekan risiko terjadinya keracunan sekaligus menjaga kualitas program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program berskala besar yang membutuhkan sistem pengawasan berlapis. Selain memastikan makanan memenuhi kebutuhan gizi, keamanan dan kelayakan makanan juga menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat.
