Memuat berita

Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara, Aturan Masih Disusun

16 November 2026
7

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah keras informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar karena hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut. Penegasan ini disampaikan Kemnaker menyusul munculnya berbagai informasi yang menyebut perusahaan atau pemberi kerja nantinya diwajibkan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara. Isu tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kewajiban pengusaha, hak pekerja, serta kebijakan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana ramai dibicarakan masyarakat. Menurut Indah, belum ada keputusan yang menunjuk Danantara maupun Kemnaker sebagai institusi yang bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana pesangon ke Danantara belum memiliki dasar keputusan resmi dari pemerintah.

Kemnaker juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dana cadangan pesangon masih membutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih terperinci. Regulasi tersebut berkaitan dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Artinya, ketentuan dalam undang-undang tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam regulasi teknis agar dapat diterapkan secara jelas. Pemerintah perlu mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, hingga sistem pengelolaan dana yang nantinya diberlakukan.

Salah satu aspek penting yang masih dibahas adalah tata kelola dana cadangan pesangon. Pemerintah perlu memastikan bagaimana dana tersebut akan dikelola, diawasi, serta dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Selain tata kelola, sumber pendanaan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan. Ketentuan ini perlu memberikan kejelasan mengenai asal dana, mekanisme penghimpunan, serta kemungkinan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan.

Penentuan lembaga pengelola juga menjadi salah satu poin yang belum diputuskan. Pemerintah masih perlu mempertimbangkan berbagai aspek kelembagaan, kapasitas pengelolaan, transparansi, serta mekanisme pengawasan sebelum menetapkan institusi yang akan diberikan tanggung jawab. Untuk memastikan kebijakan yang disusun tidak merugikan pihak tertentu, Kemnaker berencana mengawali pembahasan regulasi teknis melalui konsultasi publik. Forum tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama perwakilan pengusaha dan kalangan pekerja atau buruh.

Keterlibatan pengusaha dinilai penting karena kebijakan dana cadangan pesangon berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar aturan yang dibuat dapat diterapkan tanpa memberikan beban yang tidak proporsional. Di sisi lain, suara pekerja dan buruh juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Dana cadangan pesangon pada prinsipnya berkaitan dengan upaya memberikan kepastian perlindungan terhadap hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau kondisi lain yang menimbulkan kewajiban pembayaran pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui konsultasi publik tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh masukan yang menyeluruh mengenai mekanisme terbaik dalam mengatur dana cadangan pesangon. Keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan. Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Terlebih, isu mengenai kewajiban penyetoran dana perusahaan dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila disebarkan tanpa penjelasan mengenai tahapan penyusunan regulasi yang sebenarnya.

Dengan demikian, kabar bahwa pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara tidak sesuai dengan penjelasan resmi Kemnaker. Hingga saat ini, aturan pelaksanaan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 masih disusun, termasuk pembahasan mengenai sumber pendanaan, tata kelola, dan lembaga pengelolanya. Masyarakat serta pelaku usaha diimbau menunggu keputusan resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan mengenai kebijakan tersebut.

Tag

Memuat tag berita...