Foto: Cek n Ricek
Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan mendapat sorotan serius dari DPR RI. Dampak kebakaran dan kabut asap dinilai telah meluas hingga mengganggu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah mengambil langkah extraordinary dalam menangani karhutla. Menurutnya, kondisi saat ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa mengingat dampaknya semakin luas.
Alex meminta pemerintah menjadikan penanganan karhutla di Kalimantan sebagai salah satu prioritas utama. Upaya pemadaman dan pencegahan dinilai perlu dilakukan secara lebih agresif untuk mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Alex mengingatkan Indonesia pernah menghadapi kondisi serupa dalam skala yang jauh lebih besar pada periode 1997-1998.
Saat itu, fenomena El Nino turut memperparah kondisi kekeringan dan memicu kebakaran hutan serta lahan dalam skala luas. Menurut Alex, lebih dari sembilan juta hektare lahan di Kalimantan terdampak kebakaran pada periode tersebut. Pengalaman tersebut, kata dia, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk tidak menunggu situasi semakin parah sebelum mengambil langkah penanganan.
Karhutla yang terjadi saat ini perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Salah satu dampak paling nyata dari karhutla adalah memburuknya kualitas udara. Alex menyebut kondisi tersebut tercermin dari Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data yang disampaikannya, AQI Palangka Raya mencapai 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya dan menunjukkan kondisi udara yang sangat buruk bagi kesehatan. Kabut asap pekat tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki sensitivitas terhadap polusi udara. Kondisi ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.
Dampak karhutla turut dirasakan sektor pendidikan. Kabut asap yang pekat membuat pemerintah daerah mengambil langkah penyesuaian terhadap kegiatan belajar mengajar. Menurut Alex, Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah untuk jenjang SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB. Sementara itu, kegiatan pembelajaran bagi anak PAUD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat.
Menurut Alex, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas pendidikan, mobilitas masyarakat, hingga kegiatan ekonomi dapat ikut terganggu. Alex juga menyampaikan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026. Terdapat total 1.487 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan.
Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam rincian angka yang disampaikan: angka yang disebutkan untuk Kalimantan Tengah muncul dua kali, yakni 767 titik dan 315 titik. Jika seluruh rincian tersebut dijumlahkan bersama Kalimantan Barat 441 titik, Kalimantan Selatan 34 titik, dan Kalimantan Utara 17 titik, hasilnya menjadi 1.574 titik, bukan 1.487. Oleh Karena itu, rincian persebaran titik panas tersebut masih perlu diklarifikasi berdasarkan data resmi BNPB agar tidak menimbulkan kekeliruan. Terlepas dari perbedaan rincian tersebut, tingginya jumlah titik panas menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Kalimantan masih perlu mendapat perhatian serius.
Alex menilai pemerintah tidak boleh terlambat mengambil tindakan. Penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur terkait lainnya. Selain memadamkan titik api yang masih aktif, pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, termasuk pengawasan kawasan rawan kebakaran dan penindakan terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan. Di sisi lain, perlindungan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Ketika kualitas udara berada pada level berbahaya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan, informasi kualitas udara, serta langkah mitigasi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Karhutla Kalimantan kini tidak lagi sekadar persoalan kebakaran di kawasan hutan dan lahan. Ketika asap mulai mengganggu sekolah, kesehatan, transportasi dan roda perekonomian, penanganannya membutuhkan respons cepat dan luar biasa.
