Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan terbaru kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan sejumlah fakta mengenai keterlibatan beberapa perwira tinggi Polri dalam perkara tersebut, termasuk sosok berinisial TK yang diduga diperintahkan melakukan pengawasan atau surveillance. Pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena sosok TK sebelumnya belum banyak diketahui publik. Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa TK diduga menerima perintah dari Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan atau pemantauan sebagai bagian dari rangkaian aktivitas yang sedang diselidiki kepolisian.
Suyudi mengungkapkan bahwa perintah tersebut diberikan setelah Ahrie Sonta menerima dan melaporkan hasil penyadapan kepada pihak yang disebut berinisial LSP. Nama LSP merujuk kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam pemaparan Kapolri disebut sebagai pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan.
"Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan)," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut mengungkap adanya dugaan pembagian tugas dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang tengah diusut. Ahrie Sonta disebut memiliki peran meneruskan perintah penyadapan kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, serta memberikan instruksi kepada TK untuk melakukan pengawasan terhadap pihak tertentu. Identitas inisial AS yang disampaikan Kapolri merujuk kepada Irjen Ahrie Sonta. Berdasarkan penjelasan Suyudi, Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Dalam periode tersebut, ia diduga menjalankan peran penting dalam alur komunikasi dan pelaporan hasil penyadapan.
Sementara itu, sosok LSP merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam penjelasan Kapolri di hadapan anggota Komisi III DPR, Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp. Ia juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut. Informasi mengenai identitas TK kemudian diperjelas oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. Ia menyampaikan bahwa TK merupakan seorang perwira tinggi aktif di lingkungan Polri yang memiliki pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu. Namun, pihak kepolisian belum mengungkap nama lengkap maupun identitas jabatan TK kepada publik.
Johnny menegaskan bahwa sosok TK saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki. Tidak hanya menjalani pemeriksaan etik dan profesi, keterangan TK juga tengah didalami dalam proses penyidikan pidana. Penyidik berupaya menggali secara menyeluruh apa peran yang bersangkutan, bagaimana perintah diberikan, serta sejauh mana keterlibatannya dalam aktivitas pengawasan yang disebutkan dalam pemaparan Kapolri.
"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang menjadi objek penyidikan. Dalam perkembangan penyidikan, Kapolri juga mengungkap bahwa dugaan aktivitas penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan kepada Komisi III DPR, sasaran yang diduga menjadi target mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Pengungkapan daftar sasaran tersebut semakin memperluas perhatian publik terhadap perkara ini. Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai bahwa seluruh pihak tersebut terlibat dalam tindak pidana. Komisi III DPR RI dalam rapat tersebut turut memberikan perhatian terhadap transparansi penanganan perkara. Para anggota dewan meminta agar kepolisian mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat, alur perintah, tujuan penggunaan hasil penyadapan, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Di sisi lain, pemeriksaan terhadap TK menjadi bagian penting untuk melengkapi rangkaian pengungkapan perkara. Penyidik tidak hanya perlu mendalami siapa yang memberikan perintah dan menerima hasil penyadapan, tetapi juga mengungkap bagaimana aktivitas surveillance dilakukan, siapa yang menjadi sasaran pengawasan, serta apa tujuan dari kegiatan tersebut. Hingga kini, Polri menyatakan proses pemeriksaan terhadap TK masih berjalan melalui jalur penyidikan dan mekanisme internal Propam. Publik pun menantikan keterbukaan kepolisian mengenai identitas lengkap TK serta hasil pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Penanganan perkara ini diharapkan berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga seluruh dugaan pelanggaran dapat terungkap secara terang melalui proses hukum yang berlaku.