Memuat berita

Kapolri Suyudi Singgung Kekuasaan Saat Bahas Kasus Penyadapan Presiden, Tegaskan Hukum Harus Berlaku untuk Semua

13 November 2026
12

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyinggung soal kekuasaan, kehormatan institusi, dan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya sebagaimana disebut dalam materi pembahasan.

Dalam rapat tersebut, Suyudi menegaskan bahwa kehormatan sebuah institusi tidak dapat dibangun dengan cara menutupi kesalahan. Menurutnya, menjaga nama baik lembaga justru harus dilakukan melalui keberanian untuk mengungkap kebenaran dan memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa wibawa hukum dapat hilang apabila aparat penegak hukum tidak bersedia tunduk pada aturan yang sama dengan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang memiliki kewenangan harus tetap bertanggung jawab dan tidak boleh menempatkan diri di atas hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kasus itu menjadi perhatian dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI, terutama terkait penanganan perkara serta pentingnya memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Suyudi turut menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI atas dukungan sekaligus fungsi pengawasan yang diberikan kepada Polri. Ia menilai pengawasan dari lembaga legislatif diperlukan agar kewenangan yang dimiliki Korps Bhayangkara tetap dijalankan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.

Menurut Suyudi, kekuasaan dan jabatan merupakan sesuatu yang tidak berlangsung selamanya. Karena itu, hal yang seharusnya menjadi perhatian setiap pejabat bukanlah seberapa besar kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan sejauh mana mereka mampu mempertahankan kebenaran dan menjalankan tanggung jawab selama menjabat.

Ia juga menekankan bahwa jabatan pada akhirnya akan berakhir dan kewenangan akan berlalu. Namun, rekam jejak pengabdian seseorang akan tetap menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap bagaimana kekuasaan pernah dijalankan.

Suyudi kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah, keadilan harus menjadi panggilan dalam menjalankan tugas, sementara kepercayaan masyarakat merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya integritas bagi setiap aparat yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas negara.

Pembahasan kasus dugaan penyadapan Presiden dalam rapat tersebut menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan akuntabilitas institusi. Namun, penanganan perkara tetap harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut atau diduga terlibat.

Tag

Memuat tag berita...