Memuat berita

Habiburokhman Desak Kasus Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang Diusut Tuntas

15 November 2026
8

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut secara menyeluruh laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus tersebut dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM (21) dan kini tengah menjadi perhatian publik. Permintaan tersebut disampaikan Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (14/11). Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian harus menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

Menurut Habiburokhman, setiap laporan dugaan tindak pidana harus mendapatkan penanganan yang serius. Terlebih, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian khusus serta proses pemeriksaan yang sensitif terhadap kondisi korban. Ia meminta Polda NTT tidak bersikap pasif dalam menangani perkara tersebut. Kepolisian diharapkan segera melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan untuk mengungkap fakta sebenarnya, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi relevan.

Habiburokhman juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap pihak terlapor hanya karena memiliki jabatan sebagai kepala daerah. Menurutnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun diskriminasi. Ia menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat untuk mengungkap dugaan tindak pidana. Siapa pun yang dilaporkan harus menjalani proses hukum sesuai prosedur apabila terdapat bukti dan dasar hukum yang mencukupi.

Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Habiburokhman juga mendesak kepolisian mempertimbangkan penahanan terhadap terlapor apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan seluruh persyaratan penahanan berdasarkan hukum terpenuhi. Menurutnya, langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa setiap dugaan tindak pidana ditangani secara serius. Namun, seluruh tindakan kepolisian tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Habiburokhman juga meminta agar proses pemeriksaan tidak berhenti pada pengumpulan keterangan awal. Penyidik perlu menelusuri seluruh informasi, memeriksa saksi, mengamankan bukti yang relevan, serta menguji setiap keterangan untuk memastikan konstruksi perkara menjadi jelas. Ia turut menegaskan bahwa apabila dalam proses persidangan nantinya pihak terlapor terbukti bersalah, hukuman harus dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di pengadilan.

Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Timur menyatakan sedang mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Langkah pendalaman dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian, mengumpulkan keterangan, serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan pelapor. Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan seorang pejabat publik yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Oleh sebab itu, transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Identitas dan privasi pelapor perlu dijaga, sementara proses pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak menimbulkan tekanan maupun trauma tambahan bagi pihak yang melaporkan dugaan kekerasan seksual. Kasus ini sekaligus kembali menyoroti pentingnya keberanian korban untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual serta perlunya respons cepat dari aparat penegak hukum. Masyarakat berharap setiap laporan dapat ditangani secara objektif tanpa dipengaruhi kekuasaan, jabatan, maupun tekanan dari pihak mana pun.

Tag

Memuat tag berita...