Memuat berita

Foto Gibran Diturunkan di DPRD Jabar dan Jatim, Jadi Simbol Sikap Politik Sejumlah Wakil Rakyat

13 November 2026
11

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpasang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat terlihat tergeletak di lantai pada Kamis (12/11/2026). Foto tersebut diturunkan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah mereka menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Jabar.

Kedatangan aliansi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Mereka juga mendesak DPR dan MPR segera memproses tuntutan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Aksi penurunan foto itu kemudian menjadi perhatian karena berlangsung di tengah berkembangnya informasi mengenai pengunduran diri Gibran.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di Ruang Badan Anggaran. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan menyampaikan aspirasi terkait desakan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Buky menjelaskan, surat berisi aspirasi dari aliansi tersebut sebenarnya telah diterima pihak DPRD Jabar sehari sebelum muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, penyampaian tuntutan oleh masyarakat sipil itu telah dilakukan sebelum kabar pengunduran diri menjadi perhatian publik.

Peristiwa serupa juga terjadi di DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, diketahui telah mencopot foto Gibran yang sebelumnya terpasang di ruang kerjanya. Foto tersebut dilaporkan sudah tidak terpajang sejak pekan sebelumnya.

Deni mengakui bahwa pencopotan foto tersebut merupakan bagian dari sikap politiknya. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan itu bukan didasarkan pada persoalan pribadi atau rasa suka dan tidak suka terhadap Gibran sebagai individu.

Menurut Deni, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga prinsip demokrasi, menghormati konstitusi, serta memastikan setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dua peristiwa di DPRD Jawa Barat dan Jawa Timur tersebut memperlihatkan munculnya respons politik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan wakil rakyat terhadap dinamika jabatan Wakil Presiden. Penurunan foto Gibran di kedua gedung legislatif itu menjadi bentuk ekspresi sikap politik yang disampaikan melalui ruang kelembagaan.

Meski demikian, pencopotan foto maupun penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan status hukum jabatan Wakil Presiden. Proses pengunduran diri dan pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi serta mekanisme yang melibatkan lembaga negara terkait.

Tag

Memuat tag berita...