Foto: Dok. IESR
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, khususnya kelompok desil 9-10, untuk tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahlil menilai subsidi BBM seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dan masuk dalam kelompok penerima manfaat. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi sebaiknya menggunakan BBM nonsubsidi agar alokasi subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan
ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara
kita yang berhak menerima,” ujar Bahlil, Rabu (19/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan pemerintah mengenai penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menggunakan data desil sebagai salah satu acuan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi. Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Kelompok desil 1 hingga 10 menunjukkan posisi rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, dengan kelompok desil 9-10 berada pada kategori masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif paling tinggi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa penerapan pembatasan
pembelian BBM subsidi berdasarkan desil belum menjadi kebijakan final.
Pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan mekanisme yang paling tepat
sehingga pembatasan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Masih kita kaji,” ujar Bahlil ketika ditanya mengenai
rencana penggunaan ketentuan desil dalam pembelian BBM subsidi.
Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya penyaluran BBM subsidi sepanjang semester I 2026. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, penyaluran BBM subsidi tercatat mencapai 7.989,5 ribu kiloliter, atau meningkat sekitar 7,8 persen dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan cukup signifikan. Konsumsi BBM nonsubsidi tercatat turun sekitar 23,2 persen.
Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena menunjukkan adanya pergeseran sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Salah satu faktor yang diduga mendorong pergeseran tersebut adalah perbedaan harga yang cukup besar antara kedua jenis BBM. Jika tren tersebut berlanjut, beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah berpotensi semakin besar. Padahal, anggaran subsidi seharusnya diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan masyarakat yang secara ekonomi telah mampu membeli BBM dengan harga keekonomian.
Pemerintah karena itu tengah mencari formula agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat yang memang bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan data kesejahteraan melalui sistem desil menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Namun, implementasinya membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk memastikan akurasi data masyarakat, mekanisme verifikasi, serta pengawasan di lapangan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang berada di kelompok ekonomi menengah dan pelaku usaha kecil yang menggunakan BBM untuk menunjang aktivitas produktif.
Bahlil menegaskan bahwa prinsip utama kebijakan subsidi adalah memastikan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, masyarakat yang tergolong mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan pembatasan tersebut hingga kini masih dalam tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan dan bagaimana ketentuan berdasarkan desil akan diterapkan dalam pembelian BBM bersubsidi.
