Memuat berita

AHY Tegaskan Demokrat Tidak Akan Usulkan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Hormati Kewenangan MPR dan Sikap SBY

13 November 2026
9

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa partainya memilih menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Pernyataan AHY tersebut menjadi perhatian di tengah dinamika politik nasional yang sedang membahas calon pengganti Gibran. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan masing-masing mengenai mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru. Namun, Demokrat memastikan tidak akan ikut mendorong nama tertentu untuk diajukan sebagai kandidat dalam proses tersebut.

AHY menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penghormatan terhadap kewenangan lembaga negara, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, proses pemilihan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Partai Demokrat memandang bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pembagian kekuatan politik di antara partai-partai pendukung pemerintah. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang memiliki aturan serta tahapan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.

AHY juga menegaskan bahwa sikap Demokrat tersebut sejalan dengan konstitusi internal partai. Karena itu, partainya tidak ingin mengambil langkah yang justru menimbulkan kesan mencampuri kewenangan lembaga negara dalam menjalankan proses pemilihan Wakil Presiden. Sebelum menyampaikan sikap resmi tersebut kepada publik, AHY mengaku telah melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komunikasi dengan tokoh senior sekaligus mantan Presiden RI itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan sikap politik Demokrat terkait dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.

Konsultasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang disampaikan AHY telah mempertimbangkan pandangan internal partai, termasuk arahan dari Majelis Tinggi. Demokrat kemudian mengambil posisi untuk tidak mengusulkan kandidat dan memberikan ruang kepada proses konstitusional yang sedang berjalan. Sikap Demokrat juga muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik untuk membicarakan berbagai agenda pemerintahan, termasuk kemungkinan konsultasi mengenai calon pengganti Gibran. Pertemuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan komunikasi politik antara pemerintah dan partai-partai pendukungnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki rencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan sebelum Presiden mengambil keputusan. Namun, AHY menegaskan bahwa Demokrat tidak akan memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajukan nama kader maupun tokoh tertentu. Partainya memilih menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Dengan ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan melalui mekanisme persidangan. Karena itu, seluruh tahapan harus dilakukan sesuai aturan agar Wakil Presiden yang terpilih memiliki legitimasi konstitusional.

Selain menyampaikan sikap politik partainya, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi nasional tetap kondusif. Ia berharap perbedaan pandangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi polemik yang dapat mengganggu stabilitas politik maupun kehidupan bermasyarakat. AHY menilai semua pihak perlu memberikan ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi mengenai nama-nama kandidat yang belum diumumkan secara resmi oleh Presiden.

Sikap Partai Demokrat ini menambah dinamika pembahasan mengenai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di tengah komunikasi antara Presiden dan pimpinan partai politik, keputusan Demokrat untuk tidak mengusulkan kandidat memperlihatkan posisi partai tersebut dalam menghormati mekanisme ketatanegaraan.

Tag

Memuat tag berita...